BANSOS

31 Ribu Lebih Bansos Salah Sasaran

Kementerian Sosial mendapati 31.624 Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif tercatat sebagai yang menerima bansos (bantuan sosial).

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengutarakan, sekitar 28.965 PNS dalam data tersebut aktif menjabat, sementara lainnya sebagai pensiunan. Semua data itu akan diberikan ke wilayah untuk perbaikan.

“Jadi setelah kami serahkan data ke BKN (Badan Kepegawaian Negara), ternyata ada indikasi yang PNS itu 31.624, yang aktif setelah kita cek itu 28.965, ini akan kita kembalikan ke daerah,” kata Risma saat Konferensi Pers ‘Pemadanan Data’ di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021) seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Berdasar penemuan Kemensos, angka itu menyebar di 514 kabupaten kota di 34 propinsi di Indonesia. PNS yang mendapatkan bantuan sosial diketahui profesinya sebagai dosen, PNS, sampai tenaga kesehatan.

Program bansos yang didapat terdiri dari Bansos Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Nanti kita akan kembalikan data ini, saya berharap daerah juga merespons baik,” ucapnya.

Baca Juga  BPNT atau Kartu Sembako Cair Bulan ini, Cek Segera Rekening Anda

Disamping itu, Kemensos mendapati dugaan aparat TNI/Polri terima bantuan sosial Kemensos. Risma menyebutkan masih lakukan pencatatan berkaitan dugaan ASN TNI/Polri yang memperoleh bantuan sosial.

“Kita sudah surati Bapak Panglima, mudah-mudahan kami menerima jawaban, karena di peraturannya tidak boleh ada yang menerima pendapatan rutin dapat bansos,” kata Risma.

Risma sampaikan masih lakukan pengkajian berkaitan pemberian sanksi pada PNS dan ASN yang kedapatan terima bantuan sosial. Tetapi pihaknya tidak bisa pastikan sanksi apa yang hendak diberi.

“Saya tetap kembalikan ke daerah karena memang sesuai Undang-Undang 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, daerah yang berhak menghentikan, terkait sanksi kami belum sampai sana,” tuturnya.

Awalnya sekitar 134.347.246 data DTKS sudah diperbarui per Oktober 2021. Pada pembaruan itu Kemensos mendapati nama keluarga petinggi di kementerian sampai menteri masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai yang menerima bantuan sosial.

Kemensos mengeklaim akan lakukan pembaruan data DTKS tiap bulannya untuk meminimalisir penyimpangan dan manipulasi bantuan sosial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *